Parlemen Belanda Masih Bingung Soal Penjualan Leopard Ke Indonesia

DEN HAAG-(IDB) : Pemerintah Belanda tidak menutup kemungkinan akan menjual tank Leopard tuanya ke Indonesia. Demikian pernyataan menteri Belanda Uri Rosenthal (Luar Negeri) dan Hans Hillen (Pertahanan) hari Rabu (15/02) menanggapi pertanyaan tertulis yang diajukan parlemen Belanda medio Januari lalu.

Arjan El Fassed, anggota parlemen dari Partai Kiri Hijau (Groenlinks), pertengahan Januari melayangkan pertanyaan tertulis kepada kabinet setelah laporan berbagai media, baik media Belanda maupun Indonesia, menunjukkan bahwa negosiasi mengenai kesepakatan transaksi belum dihentikan, meski telah ada himbauan dari Parlemen. Radio Nederland menanyakan komentar El Fassed akan tanggapan yang diberikan kabinet.

Anggota parlemen El Fassed kepada Radio Nederland mengatakan, parlemen belum mengambil tindakan karena belum ada kesepakatan apa-apa. Namun jika kesepakatan sampai diambil, kabinet harus tetap menginformasikannya dulu kepada parlemen. Dan saat itu akan ditinjau kembali apakah situasi hak asasi manusia masih terancam di Indonesia.

Sebelum Kementerian Pertahanan diizinkan melakukan transaksi alutsista dengan negara tertentu, mereka harus meminta rekomendasi dari Kementerian Luar Negri mengenai situasi terkini di negara tersebut. Rekomendasi tersebut lalu harus disampaikan ke Parlemen. Stempel "kondusif/tidak kondusif" dari Kemenlu sangat berperan dalam menentukan kelanjutan transaksi.

"Mayoritas anggota parlemen telah meminta pemerintah Belanda untuk tidak menjual tank Leopard ke Indonesia karena keterlibatan militer Indonesia dengan pelanggaran hak asasi manusia. Di Belanda berlaku bahwa transaksi alat utama sistem senjata (alusista) senilai di atas 2 juta Euro harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari parlemen. Yang terjadi saat ini adalah mayoritas anggota parlemen menyetujui bahwa situasi Indonesia tidak kondusif untuk membeli tank-tank kami."

Jangan Gegabah

"Indonesia dan beberapa negara lain telah menunjukkan minatnya membeli tank Leopard. Pembicaraan tertutup telah dilakukan dengan negara-negara tersebut yang dapat berujung pada kesepakatan penjualan,'' kata menteri Rosenthal dan Hillen. Jika proses telah sampai pada tahap tersebut, para menteri sebelumnya diharuskan melaporkan hal ini pada Parlemen.

"Kalau pada akhirnya kabinet Belanda memutuskan mengikat kesepakatan dengan Indonesia, tetap saja harus dilihat kemungkinan adanya pelecehan hak asasi manusia. Saat ini, sampai saat ini, kebanyakan dari kami merasa transaksi tidak boleh dilakukan. Adanya penjualan bisa diartikan sebagai sinyal yang salah dari pemerintah Belanda, jika kita melihat situasi di Papua Barat saat ini," demikian El Fassed menjelaskan kepada Radio Nederland.

Ketika ditanya apakah Belanda akhirnya tidak rugi kalau begitu saja melewatkan kemungkinan transaksi senilai 213 juta dollar yang sanggup dikeluarkan pemerintah Indonesia demi rongsokan tanknya, El Fassed mengatakan Belanda tidak boleh gegabah dan harus tetap berpegang pada peraturan yang ada.

"Yaaah, kalau mengenai masalah itu kita kembali lagi ke debat tak berujung; uang atau moral. Tapi kami (parlemen) berpegang pada ketetapan Eropa yang mengatakan dalam transaksi senjata kita harus mencermati risiko pemakaian senjata tersebut di kemudian hari."

Indonesia dinilai masih sangat kurang menghormati hak-hak asasi manusia, terutama di Papua Barat. Parlemen mengkhawatirkan Indonesia akan menggunakan tank Leopard untuk menekan rakyatnya. Apakah Indonesia sebegitu tidak dipercayanya untuk diperbolehkan membeli tank?

"Begini, keberatan bukan hanya datang dari parlemen Belanda. DPR Indonesia sendiri juga tidak seluruhnya sepaham kok. Mereka meragukan apakah tank ini cocok untuk situasi di sana. Apakah dana yang dialokasikan tidak ketinggian. Tapi itu urusannya parlemen Indonesia, bukan urusan saya", tegas anggota parlemen Belanda ini.

"Lagipula Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Tank semacam ini bukanlah senjata yang efektif digunakan di situasi kepulauan. Karena itu menurut kami hanya ada satu alasan mengapa mereka mau membeli tank ini; untuk digunakan di kota besar untuk memadamkan pemberontakan-pemberontakan seperti yang Anda lihat terjadi di negara-negara Arab. Kemungkinan inilah yang ingin kami cegah."

Tidak Kecolongan Lagi

Bagaimana dengan desakan untuk berhemat bagi Kementerian Pertahanan, seperti layaknya bagi semua institusi pemerintahan di Belanda?

"Ya betul. Tapi walaupun demikian transaksi tidak harus buru-buru dilakukan. Nilai pakai tank tidak akan lantas berkurang. Menurut kami langkah penghematan tidak boleh dijadikan alasan untuk begitu saja berkelit dari peraturan yang telah ditetapkan Eropa atas penjualan senjata," lanjut El Fassed.

Menurutnya Belanda harus lebih berhati-hati agar tidak dipermalukan lagi seperti yang terjadi tempo hari di Bahrain dan Mesir, juga Libya. Melalui layar televisi kita melihat tank-tank Belanda digunakan untuk menghalau para demonstran. Saat itu Den haag kecolongan karena mereka tidak menyelidiki perihal ini dengan cermat. Demikian Arjan El Fassed kepada Radio Nederland. 

Sumber : Kompas

Penjualan Tank Leopard Ke Indonesia Bisa Jatuhkan Pemerintah Belanda

JAKARTA-(IDB) : Pro dan kontra rencana pembelian Tank Leopard masih bergulir. Bahkan, terus dibahas di Belanda sebagai pihak yang akan menjual armada tempur tersebut.

Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengatakan, atas perdebatan rencana ini beberapa waktu lalu, Indonesia kedatangan salah seorang perwakilan dari parlemen Belanda dari Partai Groenlink bernama Mariko Peters.

Partai tersebut merupakan partai perwakilan parlemen yang mendukung penolakan rencana penjualan Tank Leopard ke Indonesia.

"Menurut dia (Mariko Peters) kalau nanti Pemerintah Belanda tetap memaksa menjualnya, maka akan ada mosi dari parlemen yang bisa saja akan membuat pemerintah di sana jatuh," ujar TB Hasanuddin di Gedung DPR, Kamis (9/2/2012).

Dalam pertemuan itu, lanjut dia, perwakilan parlemen Belanda juga menjelaskan bahwa penolakan rencana penjualan tersebut memiliki dasar tersendiri. Selain karena kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang dianggap tak bisa ditoleransi, alasan mahalnya biaya perawatan tank juga menjadi pertimbangan dari parlemen Belanda.

"Oposisi Belanda menilai Tank Leopard sendiri di Belanda dianggap pemborosan dan tak sesuai dengan strategi perang modern," ungkapnya.

TB mengaku tak mengetahui mengapa alasan kedua menjadi pertimbangan yang masuk dalam penolakan penjualan Tank Leopard. Sebab, jika rencana pembelian itu berhasil, yang akan melakukan pemborosan adalah pihak Indonesia bukan Belanda.

"Saya tidak tahu, karena konon Pemerintah Belanda sedang melobi anggota parlemen Belanda dan tidak mustahil parlemen Belanda akan melobi DPR, tapi kita menolak itu, tidak ada lobi-lobi," tambahnya. 

Sumber : Inilah

Parlemen Belanda Secara Resmi Tolak Jual Leoprad Ke Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Parlemen Belanda telah bersikap dan memutuskan secara resmi melarang menjual tank Leopard pada Pemerintah RI. Bahkan, Parlemen Belanda mengancam memberikan sanksi pada pemerintahannya, jika tetap nekat menjual Tank Leopard ke tentara RI.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin, atas hasil pertemuan anggota Parlemen Belanda dengan anggota Komisi I DPR pada pekan kemarin.

"Jadi, pada Minggu kemarin (5/2), salah satu anggota parlemen Belanda dari Partai Groenlink bernama Mariko Peters, datang dan melakukan pertemuan dengan Komisi I DPR," tegas Tubagus Hasanuddin di Gedung DPR, Selasa (7/2).

Menurut Hasanuddin, anggota Parlemen Belanda tersebut diterima oleh anggota Komisi I Helmy Fauzi. Intinya, dalam pertemuan tersebut, anggota Parlemen Belanda tersebut menyampaikan informasi bahwa Parlemen Belanda memutuskan, melarang penjualan Tank Leopard.

"Bahkan mereka mengancam pemerintahannya sendiri, jika sampai nekat menjual Tank Leopard itu ke Indonesia," tambahnya.

Menurut Hasanuddin, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh anggota parlemen Belanda tersebut, salah satu alasan Parlemen Belanda tidak menyetujui penjualan tank Leopard ke RI adalah terkait pelanggaran HAM.

"Kalau itu alasannya, jelas kita juga membantahnya,soal praktek pelanggaran HAM itu. Karena Belanda juga telah melanggar HAM berat dengan menjajah rakyat dan bangsa Indonesia selama 3,5 abad. Itu riil dan fakta,"ujarnya.

Jadi,kata Hasanuddin, dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh anggota Parlemen Belanda tersebut, tertutup sudah pintu pembelian Tank Leopard sebagaimana direncanakan Kemenhan selama ini.

"Cukup berat Belanda menjual Leopardnya ke RI. Jadi pemerintah sudah tidak perlu lagi banyak berharap dapat memiliki Tank Leopard dari Belanda. Karena Parlemen Belanda sudah mengeluarkan larangan penjualan Leopard ke RI. Makanya, saya juga setuju dengan sikap KASAD. 'Lu jual,gua beli. Lu tidak jual, gua tidak maksa'. Itu sudah pas sikap seperti itu, saya setuju," tegasnya.

Sumber : Jurnamen

Belanda Bingung Harus Pilih Mana Antara Dagang Atau HAM ...???

DEN HAAG-(IDB) : "Belanda mau mengobral 119 tank Leopard dan Indonesia tertarik. Ada harapan untuk meraih kontrak dagang besar-besaran bagi Belanda." Demikian koran Belanda NRC Handelsblad mengawali editorialnya.

Tapi ada keberatan praktis dan kendala politik yang mengganjal. Pertama apakah tank Leopard bermanfaat di negara kepulauan seperti Indonesia yang banyak rawa-rawa? DPR RI meragukan hal itu. Kedua, kenapa Belanda mau memasok senjata ke negara yang tidak mengindahkan hak asasi manusia (HAM)?

Jiwa Dagang

Di internal kabinet Belanda sendiri ada dua pendapat. Menteri Pertahanan Hans Hillen menonjolkan jiwa dagang Belanda. "Dalam hal ini saya melihat uang bukan moral," katanya. Selain berjiwa dagang atau koopmansgeest, Belanda juga dikenal berjiwa pendeta, yang mementingkan masalah moral.

Makanya ada kriteria dalam mengekspor senjata. HAM dan hukum humaniter internasional harus dihormati. Selain itu mulai sekarang konflik internal suatu negara juga menjadi bahan pertimbangan untuk mengekspor senjata ke negeri tersebut.

Hak Asasi Manusia

Oleh karena itulah Parlemen Belanda tidak setuju atas rencana pemerintah Belanda untuk menjual tank ke Indonesia. Alasan yang disebut dalam mosi adalah, tentara Indonesia "pernah melanggar HAM di Aceh, Timor Timur dan Papua Barat."

Alasan ini dinilai kurang kuat oleh Menlu Belanda Uri Rosenthal, karena hal itu terjadi di masa silam. Tapi argumen yang disampaikan PVV dan SP, bahwa sekarang masih terjadi pelanggaran HAM terhadap warga Maluku dan Papua dan posisi umat Kristiani Indonesia, tidak bisa disangkal Menlu Rosenthal.

Jiwa dagang Belanda tampaknya tidak bisa mengalahkan argumen ini. Kalau kehendak parlemen Belanda dituruti, sehingga pemerintah Belanda tidak jadi menjual tank ke Indonesia, maka Indonesia terpaksa membeli tank di negara lain.

Tidak Mempan

Dapat disimpulkan, isyarat Belanda sebagai negara yang mau menegakkan HAM tidak mempan. Dan Belanda mempersulit diri sendiri kalau hanya mau menjual senjata kepada calon pembeli yang berkelakuan baik. Demikian tulis editorial NRC Handelsblad

Sumber : RNW

Tarik Ulur Penjualan Tank Leopard Belanda Ke Indonesia

DEN HAAG-(IDB) : Pemerintah Belanda sudah kebelet ingin menjual alat utama sistem pertahanan (alutsista) tua mereka. Cuma, begitu ada negara yang bereaksi dan berniat membeli tank-tank, parlemen menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Begitu bunyi kalimat pembuka di harian De Pers, Rabu (01/02), seperti dikutip Radio Nederland, Kamis.

Debu dan pasir beterbangan di sekitar tank tempur Leopard A26. Demikian foto yang terlihat di brosur kementerian pertahanan. Kabinet Mark Rutte ingin menambah kas negara dari penjualan 119 tank tipe tersebut. Calon pembeli sudah bermunculan, tetapi perkaranya tidak sesederhana itu. Lihat saja kasus Indonesia. Perdebatan seru mengenai penjualan mencuat, baik di negara pemakan keju maupun di negara dengan 245 juta penduduk.

Parlemen Belanda ingin tahu apa rencana Indonesia, negara kepulauan yang memiliki ratusan hektar hutan, terhadap satu tank yang beratnya setara dengan lima puluh mobil Golfs Volkswagen. Lebih-lebih anggota parlemen khawatir dengan isu hak asasi manusia, misalnya dengan rakyat Papua. Akhir tahun lalu 12 orang tewas dan ratusan orang ditangkap ketika unjuk rasa di sana pecah.

Menurut organisasi hak-hak asasi manusia, ada demonstran yang bahkan harus mendekam 20 tahun di tahanan dengan dalih mengacu pada undang-undang lama warisan Belanda kolonial. Bagi Partai Sosialis (SP), Partai Buruh (PvdA), Partai Kiri Hijau (GroenLinks), dan Partai Kristen Sosial Konservatif (ChristenUnie), ini sudah cukup menjadi alasan untuk urung melepaskan tank Belanda ke Indonesia. Alasan Partai Kebebasan (PVV) lain lagi. Penduduknya yang 86 persen Muslim menjadi alasan keberatan bagi mereka.

Dipermalukan

Namun, ke mana rongsokan Belanda ini harus dijual, tulis De Pers. Selama bertahun-tahun, Belanda tidak pernah keberatan memasok tank ke Arab Saudi dan kendaraan lapis baja ke Mesir dan Bahrain, tetapi sekarang banyak anggota parlemen yang keberatan. Bahkan, untuk melepaskannya ke negara seperti Yaman dan Turkmenistan, mereka masih harus pikir-pikir dulu.

Ini tidak terlalu mengejutkan. Pada 14 Februari tahun lalu, Belanda sontak dipermalukan ketika tayangan televisi mengenai pemberontakan Musim Semi Arab memperlihatkan lewatnya kendaraan perang yang dicurigai mirip dengan alat perang tua Belanda.

Dalam tanggapan terhadap pertanyaan anggota parlemen dari GroenLinks, Arjan El Fassed, Menteri Luar Negri Uri Rosenthal akhirnya harus mengakui bahwa Belanda lebih dari sekali melepaskan surplus pertahanannya ke Bahrain. "Ini termasuk kendaraan lapis baja (panser) 35 M-113 dan 25 YPR," kata menteri dari Partai Liberal Konservatif (VVD) itu.

"Juga di Mesir, pada insiden Maspero bulan Oktober, di mana 27 korban tewas, banyak panser yang digunakan," kata anggota dewan Joël Voordewind dari ChristenUnie. "Besar kemungkinan panser-panser bekas kami juga ada di antaranya."

Belanda rupanya pemasok besar kendaraan lapis baja. Hanya ke Mesir saja, antara tahun 1996 dan 2006 sudah lebih dari seribu panser yang terjual. Bahrain dan Mesir bersama-sama menyumbang kas negara Belanda sejumlah 200 juta euro.

Sekarang Indonesia juga berani membayar jumlah yang sama untuk tank-tank Leopard A26. Jumlah yang sulit ditampik oleh Menteri Pertahanan Hans Hillen, padahal kementeriannya harus menghemat 1 miliar euro. Untuk jumlah setinggi ini, menteri dari CDA itu rela mengesampingkan sebentar "moralitasnya".

Anggota dewan Martijn van Dam asal PvdA, yang sebelumnya gagal menghentikan rencana pengiriman tank ke Mesir berkomentar: "Negara yang sudah jelas-jelas ingin membeli tank malah dilarang. Lihat, dong, negara-negara yang telah kita pasok sebelumnya, sebanyak apa demokrasi terjadi di sana?" Demikian De Pers.

Sumber : Kompas

Pengamat Belanda :Meski Ada Hambatan Parlemen, Penjualan Leopard Ke Indonesia Teteap Berlangsung

AMSTERDAM-(IDB) : Walaupun ada hambatan parlemen, rencana penjualan tank Leopard Belanda ke Indonesia tampaknya akan berlangsung juga. Demikian pendapat profesor Nico Schulte Nordholt. Dan itu bukan lantaran Belanda ingin membina hubungan baik dengan Indonesia. 

Niat pemerintah Belanda menjual peralatan militernya ke Indonesia menghadapi mosi parlemen yang meminta supaya transaksi itu tidak dilakukan. Indonesia dinilai belum juga menghormati hak-hak asasi manusia, terutama di Papua. Dikhawatirkan, kalau dibeli Indonesia, tank Leopard yang diobral itu akan digunakan untuk menghajar rakyat sendiri.

Mosi tidak melakukan penjualan senjata itu diajukan oleh Arjan El Fassed, anggota parlemen fraksi GroenLinks, keturunan Palestina Belanda. Alasannya tidak ada yang baru: Indonesia pernah melanggar hak-hak asasi manusia di Aceh, Timor Timur dan sekarang masih terus Papua.

Bermusuhan dengan parlemen

Belakangan pers Belanda memang ramai memberitakan pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia. Misalnya kekerasan di Papua Oktober silam ketika berlangsung Kongres Papua. Apa yang oleh Jakarta disebut langkah separatisme itu menewaskan enam orang. Begitu pula pengejaran kalangan Ahmadiyah yang disebut sebagai tidak bebas di negeri yang sudah merdeka.

Pengamat militer Indonesia profesor Tjipta Lesmana melihat bahwa sebenarnya sudah lama terbina hubungan di bidang pertahanan antara kedua negara. Dan pada negara demokrasi, memang akan selalu ada perbedaan antara parlemen dengan pemerintah. "Itu biasa di negara demokrasi, seperti juga di Indonesia," demikian Tjipta. Tetapi pada akhirnya, sesuai dengan latar sejarah yang ada, Tjipta Lesmana melihat pemerintah Belanda akan menjual tank Leopard ke Indonesia. Itu berarti langkah pemerintah tidak akan selalu sejalan dengan keinginan parlemen. 

Akankah pemerintah Belanda mengikuti kemauan parlemen?

Kalau mosi ini dituruti, dalam arti penjualan tank Leopard batal, hubungan Belanda Indonesia akan terganggu. Sebaliknya kalau mosi ini tidak dituruti maka hubungan dengan Indonesia memang akan lancar, tapi pemerintah Belanda akan bermusuhan dengan parlemennya sendiri. Bisa-bisa muncul ketegangan yang akan mengganggu stabilitas pemerintahan minoritas Perdana Menteri Mark Rutte.

Bagi profesor Nico Schulte Nordholt, pengamat hubungan Indonesia Belanda, yang penting walaupun menentang, mosi parlemen ini sebenarnya tidak melarang. Artinya pemerintah tetap bisa menjual tank Leopard kepada Indonesia. Dan kalau kelak pemerintah Belanda bertransaksi dengan pemerintah Indonesia, maka partai-partai yang tetap mendukung koalisi ini tidak akan menentang pemerintah. Diakuinya, hal ini tidak terlalu sering terjadi.

Pemerintah Belanda sekarang terdiri dari dua partai, partai kristen demokrat CDA dan partai liberal konservatif VVD. Keduanya berkoalisi dan mendukung penjualan tank Leopard ke Indonesia. Tetapi masih ada partai ketiga yang tidak resmi mendukung koalisi, sehingga kabinet minoritas ini memerintah. Itulah PVV pimpinan Geert Wilders. Menariknya, PVV mendukung mosi yang menentang penjualan tank kepada Indonesia. Tapi kalau kelak tank Leopard itu jadi dijual, maka menurut perhitungan prof. Nico Schulte Nordholt, PVV tidak akan menjatuhkan kabinet.

Dengan demikian diduga keras penjualan ini tetap akan berlangsung. Bagi Den Haag, dalam kondisi perekonomian seret sekarang, sangat penting untuk menjual sebanyak mungkin perlengkapan militer. Kementerian Pertahanan Belanda harus menghemat sampai 1 milyar euro, sehingga setiap euro tentu akan disambut baik.

Musim Semi Arab
 

Menariknya mosi parlemen ini memperoleh dukungan mayoritas. Padahal mereka tahu bagi Indonesia tank itu sebenarnya tidak terlalu bermanfaat. “Benarkah negara kepulauan seperti Indonesia butuh tank-tank untuk mempertahankan diri dari ancaman dari luar negeri?” Tanya Nico Schulte Nordholt. Belum lagi kalau melihat keadaan alam Indonesia yang bergunung-gunung yang jelas tidak cocok untuk tank Leopard.

Dengan demikian, kalau memang dibutuhkan, maka tampaknya Indonesia akan mengerahkan tank itu menghadapi para demonstran di jalan-jalan protokol kota-kota besar di Jawa. Di sinilah makna mosi parlemen itu. Dikhawatirkan tank itu akan digunakan untuk melanggar hak-hak asasi manusia.

 

Tapi menurut penilaian Nico Schulte Nordholt, masalah hak-hak asasi manusia ini tidak hidup terlalu kuat dalam opini publik Belanda. Andaikata pemerintah Belanda berani menentang mosi parlemen, dan kemungkinan ini ada, menurut perhitungan Nico paling banter hanya akan ada protes selama sehari, tidak akan lama. Opini publik Belanda sekarang lebih mengkhawatirkan euro dan kesempatan kerja. Ini artinya masalah lain seperti hak-hak asasi manusia tidak memperoleh perhatian khusus.

Pendapat seperti inilah yang ditentang oleh Arjan El Fassed. Dalam menjelaskan mosinya, anggota parlemen ini menekankan bahwa penjualan tank Belanda ke Bahrein dan Mesir serta suku cadang ke Saudi Arabia telah dipermalukan dengan musim semi Arab. Rejim-rejim pelanggar hak asasi telah berjatuhan, padahal sebelumnya mereka menghadapi kaum demonstran dengan panser yang dibeli di Barat.

Juklak ekspor Eropa
 

Indonesia sudah terlebih dahulu mengalami demokratisasi. Ini memberi kesempatan bagi pemerintah Den Haag menjual senjata dan terus memperbaiki hubungan dengan Indonesia. Tapi profesor Nico Schulte Nordholt berpendapat penjualan tank ini sebenarnya bukan soal hubungan baik dengan Indonesia. “Ada satu hal yang lebih mendesak lagi,” kata gurubesar ini, “yaitu keadaan keuangan dan ekonomi Belanda.” Kebutuhan Belanda yang mendesak adalah menjual sebanyak mungkin peralatan militernya dengan harga baik.

“Saya kira dalam hal ini kepentingan sendiri lebih kuat daripada keinginan memelihara hubungan baik dengan negara seperti Indonesia.” Menurut profesor Nico Schulte Nordholt pemerintah Belanda sudah memperhitungkan kalau perlengkapan militer ini tidak terjual, maka akan lebih banyak orang harus diPHK, sehingga pengangguran meningkat.

Yang jelas parlemen Belanda tidak tinggal diam. Begitu tahu terus berlangsung perundingan dengan Indonesia, bahkan konon kedua negara saling kunjung mengenai rencana penjualan ini, Arjan El Fassed melayangkan pertanyaan tertulis. Tidak tanggung-tanggung lagi, dua menteri jadi sasaran surat itu, Menteri Pertahanan Hans Hillen dan Menteri Luar Negeri Uri Rosenthal.

Salah satu pertanyaan yang diajukannya adalah, sudahkah Indonesia diberitahu bahwa menurut Juklak Ekspor Senjata Uni Eropa, sebenarnya Belanda tidak boleh mengekspor senjata ke Indonesia? Dalam juklak ini memang tertera negara-negara anggota Uni Eropa, jadi termasuk Belanda, dilarang mengekspor senjata ke negara yang tidak menghormati hak-hak asasi manusia dan beresiko konflik bersenjata di negara tujuan.

Sumber : RNW

Anggota Parlemen Belanda: Kami Tidak Jual Tank Leopard

AMSTERDAM-(IDB) : Pembelian 100 unit Tank Leopard dari Pemerintah Belanda oleh Indonesia tidak disetujui oleh mayoritas anggota parlemen Belanda. Hal itu dikarenakan rekam jejak Pemerintah Indonesia, yang kerap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Hampir sebagian besar partai yang ada di Parlemen Belanda menyetujui mosi penolakan penjualan Tank Leopard, yang diajukan Partai Kiri Hijau (GroenLinks) Belanda. Hanya partai CDA (Kristen Demokrat), dan VVD (Liberal Konservatif) yang menentang penolakan ini.
"Keputusan penolakan terkait erat dengan track record Indonesia. Kami tahu mereka telah menyerang Aceh, Timor Timur. Baru-baru ini juga kerusuhan di Papua," kata El Fassed, anggota Parlemen Belanda, seperti dikutip dari videbu.com, Kamis (19/1/2012).
Menurut anggota parlemen dari Partai GroenLinks ini, penjualan tank ke Indonesia berisiko, karena berpotensi disalah gunakan untuk menghabisi para pengunjuk rasa.

"Kami di Eropa telah sepakat, kriteria untuk penjualan senjata adalah untuk menjaga hak asasi manusia. Kami tidak ingin berpartisipasi jika kita merasa bahwa ada kemungkinan distorsi hak asasi manusia. Melihat situasi Indonesia saat ini, bagaimana mereka melecehkan hak asasi manusia, dalam pendapat kami tidak bijaksana untuk menjual tank ke Indonesia," katanya.

Pada akhir November, Menteri Pertahanan Belanda, Hans Hillen mengatakan kepada Parlemen Belanda, Pemerintah Indonesia tertarik untuk membeli sejumlah tank Leopard Belanda. Kementerian Pertahanan Belanda berniat menjual 60 tank Leopard tua, untuk Indonesia sebagai bagian dari langkah-langkah penghematan drastis.

Sumber : TribunNews