Indonesia Brasil Bahas Joint Production Alutsista Matra Laut Dan Udara

JAKARTA-(IDB) : Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI , Sjafrie Sjamsoeddin, Kamis (15/3) menerima kunjungan Duta Besar  Brasil untuk Indonesia, Paulo Alberto da Silveira Soares, di Kantor Kemhan, Jakarta. 

Saat menerima kunjungan Dubes Brasil tersebut, Wamenhan didampingi Dirjen Strahan, Mayjen TNI Puguh Santoso, Kapusada Baranahan Kemhan, Marsma TNI Asep Sumaruddin dan Kapuskom Publik Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin.

Pada kesempatan pertemuan itu Dubes Brasil dan Wamenhan membahas peluang peningkatan kerjasama pertahanan khususnya di bidang industri Alutsista. Dubes Brasil mengatakan, maksud kunjungannya kali ini bukan hanya mengarah kepada penawaran produk alutsista terbaru kedirgantaraan ataupun juga kapal perang.

Akan tetapi Pemerintah Brasil juga mengharapkan adanya peningkatan kerjasama industri  melalui produksi bersama pembangunan pesawat terbang dan kapal perang antara industri pertahanan laut dan udara kedua negara.

Wamenhan sangat menyambut baik penawaran pemerintah Brasil dalam hal kerjasama industri pertahanan ini. Khusus terkait industri kedirgantaraan, Wamenhan menjelaskan saat ini Pemerintah Indonesia telah memesan pesawat Sebanyak 16 unit pesawat tempur Super Tucano A29 buatan Industri Embraer Defense System, Brasil.

Wamenhan menambahkan meski telah memesan pesawat-pesawat tersebut, pemerintah Indonesia masih tetap ingin mengembangkan, bukan hanya sebagai user. Namun bisa membuka peluang untuk menjadi distributor produk pesawat ini di wilayah Asia.

Sehubungan dengan itu, Wamenhan mengharapkan jika peluang kerjasama terlebih lagi dalam hal produksi bersama pembangunan alutsista kedirgantaraan antara industri pertahanan dalam negeri PT. Dirgantara Indonesia dengan Industri Embraer Defense System, Brasil dapat diwujudkan. Diharapkan akhir  tahun 2012 kedua negara dapat mewujudkan peluang peningkatan kerjasama industri pertahanan udara. 

Sumber : DMC

Wamenhan RI Terima Kunjungan Kehormatan Wamenlu Belarus

JAKARTA-(IDB) : Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Belarus Sergei Aleinik, Selasa (13/3) di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta. Kunjungan tersebut dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara khususnya kerjasama di bidang pertahanan.

 

Saat menerima Wamenlu Belarus,  Wamenhan RI didampingi  Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso, ST, M.Sc,  Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin. Sementara itu, Wamenlu Belarus didampingi 12 anggota delegasi dari berbagai institusi di Belarus.

Dalam kunjungannya, Wamenlu Belarus menyampailkan keinginan dari pemerintah Belarus untuk peningkatan kerjasama pertahanan dengan Indonesia yaitu dengan menyerahkan proposal draf kerjasama teknik militer kepada Wamenhan RI.

Menanggapi keinginan pemerintah Belarus, Wamenhan RI menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemhan menyambut baik serta akan segera mempelajari  dan menindaklajuti proposal draf tersebut. Pemerintah Indonesia berharap kerjasama pertahanan kedua negara khususnya kerjasama teknik militer didasari atas kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua pihak.

Kunjungan Wamenlu ke Wamenhan ini merupakan bagian dari serangkaian kunjungannya di Indonesia selama empat hari dari tanggal 11 hingga 14 Maret 2012. Selain berkunjung kepada Wamenhan RI, sehari sebelumnyaWamenlu Belarus didampingi delegasinya juga mengadakan kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Senin (12/3).

Selama di Indonesia, Wamenlu Belarus dan delegasi juga direncanakan bertemu dengan Menteri ESDM RI, Menteri Ristek RI, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Wakil Menteri Perdagangan RI, Komisi I DPR RI dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Tujuan kunjungannya ke Indonesia adalah dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral kedua negara di bidang ekonomi, pertahanan, perdagangan dan Iptek. 

Sumber : DMC

Industri Peledak Dalam Negeri Masih Andalkan Bahan Baku Impor

SUBANG-(IDB) : PT Dahana (Persero) masih mengandalkan pasokan bahan baku amonium nitrat yang diimpor dari sejumlah negara.

 

Saat ini, baru satu pabrik saja yaitu PT Multi Nitrotama Kimia yang efektif memroduksi amonium nitrat (AN) di kawasan Cikampek Jawa Barat. Akan tetapi, itu pun baru mampu menghasilkan 30 ton AN per tahun.

Kepala Litbang Dahana Waspodo Kurniadi mengatakan perseroan membutuhkan sedikitnya 60.000 ton AN per tahun.

Sedangkan kebutuhan AN di dalam negeri mencapai 250.000 ton per tahun.

Dia mengemukakan AN diimpor dari sejumlah negara antara lain  China, Prancis, Korea Selatan, dan lain-lain.

“Jadi kami membutuhkan sekitar seperempat dari kuota AN keseluruhan,” katanya kemarin.

Dia mengatakan saat ini memang ada dua perusahaan yang mengusahakan produksi AN yaitu PT Kaltim Nitrat Indonesia dan PT Batuta milik kelompok usaha Bakrie di Bontang Kalimantan Timur.

Waspodo mengatakan Kaltim Nitrat diproyeksikan mampu memroduksi sekitar 200.000 ton per tahun.

Menurut dia, perusahaan ini diperkirakan akan mulai memroduksi AN pada tahun ini.

Adapun usaha milik Bakrie saat ini masih dalam tahap proses perizinan. Perusahaan ini diperkirakan mampu memroduksi hingga 300.000 ton.

“Ketika dua pabrik itu beroperasi mungkin kebutuhan dalam negeri tidak lagi harus impor,” katanya.

Dia mengatakan Dahana siap menjajaki kerja sama dengan kedua perusahaan itu dalam pengadaan AN.

Akan tetapi, tentu saja perusahaan mensyaratkan hukum pasar dalam kerja sama bisnis itu.

“Tentu harganya harus murah. Kalau mahal kita memilih impor saja,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Waspodo mengatakan pembangunan komplek Energic Material Centre di Subang sudah hampir 100%.

Kawasan seluas hampir 596,8 hektare ini akan menjadi pusat penelitian dan pengembangan bahan berenergi tinggi di Asia Tenggara.

Kawasan ini juga sekaligus merupakan relokasi pabrik sebelumnya di Tasikmalaya yang hanya 36 hektare.

Waspodo mengatakan dengan sokongan infrastruktur baru itu kinerja perusahaan mampu naik lebih dari dua kali lipat.

“Tetapi yang terpenting bahwa kami akan benar-benar mampu menyokong kepentingan negara sebab kami juga berperan dalam sistem pertahanan negara antara lain dalam pengembangan roket dan peluru kendali,” katanya.

Waspodo mengatakan dari sisi bisnis perusahaan juga terus melakukan ekpansi usaha. Menurut dia, perusahaan saat ini masih mendominasi pasar bahan dan jasa peledakan di Tanah Air.

Menurut dia, beberapa produk juga sudah rutin dieskpor ke beberapa negara seperti Filipina, Thailand, Australia, dan lain-lain.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dahana membidik  pendapatan pada tahun ini naik 54,6% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun lalu dari Rp.630 miliar menjadi di atas Rp974 miliar.

Presiden Direktur Dahana Tanto Dirgantoro mengatakan target tersebut ditetapkan  seiring dengan keinginan perseroan yang akan mengoptimalkan perolehan bisnis dari jasa peledakan terutama pengeboran (drilling), blasting (peledakan), jasa-jasa terkait lainnya serta memperbanyak aneka produk explosive manufacturing.

“Prognosa [pendapatan] pada tahun ini mencapai lebih dari Rp974 miliar dengan profit margin 12% dan laba bersih [nett profit margin] 9% dari total prognosa dengan meningkatkan pelayanan di bidang jasa serta peningkatan kegiatan explosive manufacturing,” katanya beberapa waktu lalu.

Sumber : BisnisJabar

DPR Tak Berminat Tanggapi Rencana Hibah F-5E/F Tiger dari Taiwan

JAKARTA-(IDB) : Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq memastikan, hingga kini DPR tidak memiliki informasi resmi soal rencana Kemenhan menerima hibah satu skuadron pesawat tempur F-5E /F Tiger dari Taiwan. Sebab, hingga kini pihak Kemenhan tidak pernah menyampaikan masalah ini ke Komisi I DPR.

"Ya, inilah yang selama ini sangat kita sayangkan. Selama ini Kemenhan bicaranya ke media terlebih dulu soal-soal seperti ini. Tidak menyampaikannya lebih dulu ke DPR," ujar Mahfudz Siddiq di DPR, Senin (12/3).

DPR, kata Mahfudz, mengingatkan pada Kemenhan dan pemerintah untuk tidak gegabah menerima tawaran hibah pesawat dari Taiwan tersebut. Mengingat Taiwan memiliki sejumlah konflik dengan beberapa negara saat ini.

"Sehingga buat Indonesia hal itu resistensi, karena dikhawatirkan dapat merusak hubungan baik dengan negara lain jika menerima hibah pesawat dari Taiwan tersebut," ujarnya.

Sementara, dari segi anggaran, kata Mahfudz, soal hibah pesawat itu juga tidak gratis. Karenanya, juga perlu ada kajian matang, dalam kalkulasi perhitungan biaya pemeliharaan dan retrofit jika menerima hibah pesawat dari Taiwan tersebut.

"Yang pasti, itu tidak masuk dalam anggaran dari Pinjaman Luar Negeri hingga 2014 dan tidak masuk dalam anggaran belanja alutsista pada APBN Perubahan 2012 ini," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI-AU, Marsekal TNI Imam Sufaat, mengatakan pihaknya mempertimbangkan hibah pesawat tempur F-5E/F Tiger dari Taiwan. Ia mengatakan Taiwan akan menghibahkan sekitar satu skadron F-5E/F. Satu skuadron udara berkekuatan antara 12 hingga 20 pesawat terbang, dilengkapi sejenis depo pemeliharaan dan persenjataan.

Sufaat mengemukakan usia pakai pesawat-pesawat F-5E/F Tiger II TNI-AU, yang saat ini tergabung dalam Skuadron Udara 14, akan diperpanjang hingga 2020.

Sumber : Jurnamen

2 Negara Sekaligus Tawari TNI AU Satu Skuadron F-5 Tiger

JAKARTA-(IDB) : TNI Angkatan Udara (AU) memprogramkan penerimaan hibah satu skuadron (asumsi 16 unit) pesawat tempur F-5 dari Korea Selatan.

Proses hibah ini berkaitan dengan pembelian satu skuadron pesawat tempur ringan T-50 dari negara itu. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Azman Yunus mengungkapkan, saat ini program itu sedang berjalan. “Kita programkan satu skuadron (16 unit). Ada kaitannya dengan pembelian pesawat T-50,”katanya di Jakarta kemarin. Untuk mekanismenya, Azman mengaku tidak mengetahui secara mendetail karena proses dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.

“Prosesnya masih berjalan yang melakukan Kemhan. Tapi memang betul ada program itu,” ungkapnya. Azman mengaku senang jika hibah ini berhasil terealisasi karena akan mendongkrak kekuatan TNI Angkatan Udara.“Hubungan dengan Korea Selatan sekarang ini sedang bagus banget. Kenapa tidak kita terima? Kita sebagai user senang-senang saja diberi,” ucap Azman. Hubungan kedua negara dalam bidang persenjataan militer memang dalam tren positif.

Indonesia tercatat memesan 16 pesawat tempur ringan T-50 dan tiga unit kapal selam dari Negeri Gingseng itu. Korea Selatan juga membeli empat unit pesawat angkut CN- 235 dari PT Dirgantara Indonesia. Kedua negara bahkan sedang dalam kerja sama produksi pesawat tempur antiradar generasi 4,5 yakni IFX/KFX. Sebelumnya, Kepala Staf TNI-AU Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, pihaknya juga mempertimbangkan hibah pesawat tempur F-5E/F Tiger dari Taiwan.

Taiwan merupakan satu sekutu Amerika Serikat. Negara kepulauan itu berhadapan langsung dengan China dan senantiasa mendapat kemudahan dalam pengadaan atau peremajaan arsenal dari Amerika Serikat. “Ya...itu baik...akan kami pertimbangkan,”katanya,usai memimpin serah terima jabatan Komandan Komando Pendidikan TNI-AU, di Jakarta, Jumat (9/3). Dia mengatakan Taiwan akan menghibahkan sekitar satu skuadron F-5E/F.“Kira-kira jumlahnya satu skuadron,”ungkapnya. Satu skuadron udara berkekuatan antara 12 hingga 20 pesawat terbang .

Sumber : Sindo

Belarus Tawarkan Kerjasama Industri Pertahanan Dengan Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Senin (12/3), menerima kunjungan kehormatan Wakil Menteri Luar Negeri Belarus HE Sergei Aleinik, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. 

 Kedatangannya kali ini membawa misi dari negaranya untuk meningkatkan kerjasama di bidang militer dan pertahanan dengan membawa draft kerjasama industri pertahanan. Menhan Purnomo Yusgiantoro menjelaskan bahwa pada saat ini militer Indonesia membeli alutsista dari berbagai negara karena pengalaman embargo yang pernah dialami Indonesia yang menyebabkan Indonesia tidak dapat melakukan pembaruan alutsista. Menhan menyatakan akan mengkonsultasikan dahulu draft yang telah diterimanya untuk dibahas bersama antara Kemhan dan Kemlu. 

Delegasi Wakil Menlu Belarus juga menjelaskan keinginan membangun kerjasama antara Industri pertahanan kedua negara terutama PT Pindad. Sementara pengadaan alutsista lainnya Menhan akan menyerahkan kepada staf dibawahnya yang dipimpin Wakil Menhan untuk melihat kemungkinan kerjasama yang bisa dilaksanakan oleh kedua negara. Saat menerima Wakil Menlu Belarus, Menhan Purnomo Yusgiantoro didampingi Wakil Menhan Sjafrie Sajmsoeddin dan Direktur Kerjasama Internasional Brigjen TNI Jan Pieter Ate.

Sumber : DMC

Indonesia Singapura Mantapkan Kerja Sama Intelijen Maritim

JAKARTA-(IDB) : TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Singapura (RSN) sepakat untuk memantapkan kerja sama intelijen maritim.

Kesepakatan itu menjadi salah satu topik bahasan dalam pertemuan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Marsetio dengan mitranya Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Singapura Laksamana Madya Tan Wee Beng di Markas Besar TNI Angkatan Laut di Jakarta, Rabu.

Juru bicara TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Untung Suropati saat dikonfimasi ANTARA mengatakan pertemuan itu bertujuan mempererat hubungan kerja sama antara Angkatan Laut Singapura atau "Republic of Singapore Navy" (RSN) dengan Angkatan Laut Indonesia yang selama ini telah terjalin baik.

Berbagai kegiatan yang telah, sedang, dan yang akan dilaksanakan ke depan antara TNI AL dan Angkatan Laut Singapura merupakan bukti eratnya hubungan tersebut.

Seperti diketahui, kerja sama antara TNI AL dan Angkatan Laut Singapura selama ini sangat erat, dalam bidang pendidikan, khususnya pertukaran antarperwira siswa untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Staf dan Komando masing-masing Angkatan Laut.

Pada kesempatan itu, lanjut dia, dibicarakan pula peningkatan materi dalam latihan bersama angkatan laut kedua negara seperti PANDU EODEX dgn Republic of Singapore Navy Naval Diving Unit/RSN-NDU.

"Kegiatan latihan Pandu Eodex ke-12 akan dilaksanakan pada akhir bulan April hingga 13 Mei di Surabaya," katanya.

Dalam latihan bersama itu, antara lain akan dimantapkan kerja sama intelijen maritim, ujar Untung menambahkan.

Kerja sama lain yang telah dilaksanakan adalah pengamanan Selat Malaka baik dalam format bilateral maupun multilateral bersama Indonesia, Malaysia dan Thailand dalam bentuk patroli terkoordinasi.

Sumber : Antara

Kemenhan Gandeng Korsel Bangun Pesawat Tempur Dan Kapal Selam

JAKARTA-(IDB) : Dalam mewujudkan kekuatan pokok minimun atau minimun essential force dalam alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bekerja sama dengan industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, Kemenhan juga menggandeng industri pertahanan dari Korea Selatan (Korsel).

Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, perusahaan Korsel yang diajak kerja sama adalah dalam produksi bersama untuk menghasilkan pesawat tempur maupun kapal selam. Dia merujuk pada program pengembangan pesawat tempur masa depan yang diberi kode KF-X/IF-X (Korea Fighter Experiment/Indonesia Fighter Experiment) yang akan dibuat Korean Aerospace Industry, bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia.

Belum lagi pengadaan tiga kapal selam yang dimenangkan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co, yang salah satunya dibuat di PT PAL. "Sebab dalam kontrak terdapat mekanisme transfer of technology. Ini yang kami kembangkan," terang Purnomo, kemarin.

KF-X/IF-X merupakan pesawat tempur generasi 4,5 yang mempunyai kemampuan diatas F-16 Blok 50 (pesawat tempur generasi 4) tetapi dibawah F-35 (pesawat tempur generasi 5). Dibandingkan F-16, KF-X/IF-X diproyeksi memiliki radius serang lebih tinggi 50 persen, sistim avionik yang lebih canggih serta kemampuan stealth (pesawat siluman).

Sumber : Republika

KKIP Menggelar Sidang Pleno Kelima Dan Yang Perdana DI 2012

JAKARTA-(IDB) : Memasuki awal tahun 2012, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menggelar Sidang Pleno Kelima KKIP dengan tujuan merefleksikan dan memproyeksikan kembali tugas-tugas yang akan dijalankan KKIP agar sejalan dengan master plan revitalisasi industri pertahanan.  Sidang Pleno Kelima KKIP dilaksanakan, Selasa (6/3) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

 

Adapun agenda Sidang Pleno KKIP kali ini meliputi;  penyampaian laporan kemajuan kerja KKIP tahun 2011 disampaikan oleh Tim Asistensi Kebijakan KKIP, penyampaian sasaran kerja KKIP Tahun 2012 oleh Ketua KKIP, dan Penandatanganan Kontrak  Kerjasama antara Kemhan/TNI dengan pihak produsen Alutsista dalam negeri dalam hal ini BUMNIP/BUMS.

Sidang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua KKIP merangkap Anggota dan dihadiri Menteri BUMN selaku Wakil Ketua merangkap Anggota, Menteri Perindustrian, Menteri Riset dan Teknologi, Panglima TNI dan Kapolri selaku Anggota serta Wamenhan*selaku Sekretaris KKIP merangkap Anggota. Hadir pula Tim Kelompok Kerja (Pokja) KKIP, Tim Asistensi KKIP, Sekretaris Pokja KKIP serta beberapa pejabat perwakilan dari sejumlah instansi terkait dan pihak BUMNIP/BUMS.

Menhan selaku Ketua KKIP mengatakan,  Sidang Pleno Kelima KKIP kali ini merupakan sidang pertama pada tahun 2012, yang sekaligus merupakan awal tahun ke dua sejak dibentuknya KKIP dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010. Selama dibentuknya KKIP tersebut,  telah dihasilkan beberapa kebijakan KKIP yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan industri pertahanan. Kebijakan KKIP tersebut antara lain : master plan revitalisasi industri pertahanan, grand strategy KKIP, kriteria industri pertahanan, kebijakan dasar pengadaan  Alutsista TNI dan Almatsus Polri untuk pemberdayaan industri pertahanan dan verifikasi kemampuan industri pertahanan dan revitalisasi manajemen BUMNIP.

Lebih lanjut Menhan mengatakan,  sesuai arahan Bapak Presiden RI dalam rangka pemenuhan Minimum Essensianl Force (MEF) dan modernisasi Alutsista TNI dan Almatsus Polri serta terealisasinya program revitalisasi industri pertahanan, telah ditetapkan master plan revitalisasi industri pertahanan dan grand strategy KKIP.   Dalam pencapaian master plan tersebut telah disusun tahapan program yang terbagi dalam empat tahap, yang masing-masing tahap berjangka lima tahun dari tahun 2010 s.d. 2029.

Pada tahap 2010-2014 telah ditetapkan empat program strategis meliputi : penetapan program revitalisasi industri pertahanan, stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan, penyiapan regulasi industri pertahanan dan penyiapan new future products. Keempat program strategis ini diharapkan mulai mampu memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri dari dalam negeri, dengan target/sasaran antara lain : memenuhi pasar dalam negeri (jangka pendek) guna tercapainya postur Alutsista TNI/Polri dalam rangka pemenuhan MEF, bersaing secara internasional dan economic growth support.

Sedangkan untuk sasaran kerja KKIP tahun 2012 ini, Menhan mengatakan pada dasarnya tetap dibagi menjadi empat kelompok penugasan sebagaimana yang telah dicanangkan pada master plan revitalisasi industri pertahanan tahun 2010 s.d 2014 dan grand strategy KKIP.  Keempat program kerja tersebut, yaitu : penyiapan regulasi  industri pertahanan, penetapan kebijakan nasional dalam rangka stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan, penetapan program dan menindaklanjuti penyiapan produk masa depan (new future products).

Lebih lanjut Menhan menjelaskan,  dalam sasaran kerja KKIP tahun 2012 di bidang penyiapan regulasi  industri pertahanan berupa  penyelesaian RUU Industri Pertahanan dan Keamanan. Sedangkan untuk penetapan kebijakan nasional dalam rangka stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan, meliputi : kebijakan peningkatan kemampuan industri  pertahanan, kebijakan penggunaan jasa konsultan guna menjamin keberhasilan program Transfer of Technology (ToT), kebijakan sinergitas & intensitas kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dan kebijakan penyiapan SDM terampil untuk industri pertahanan melalui jenjang pendidikan formal.

Untuk penetapan program, diantaranya melanjutkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kemampuan dan manajemen BUMNIP dalam rangka pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri, melanjutkan program penyehatan neraca keuangan BUMNIP dan merumuskan bentuk kerjasama luar negeri dalam rangka program ToT dan joint production industri pertahanan. Sedangkan yang terakhir, menindaklanjuti penyiapan produk masa depan (new future products), antara lain  meliputi  Pesawat Tempur KF-X/IF-X, Kapal Selam, Kapal PKR, Tank, Rudal, Roket dan Propellant, Kendaraan Taktis (3/4 ton, 2 ½ ton, 5 ton), Alat komunikasi radio, Senjata dan Munisi (MKK & MKB)

Kemajuan Kerja KKIP Tahun 2011

Sementara itu terkait kemajuan kerja KKIP Tahun 2011, Tim Asistensi KKIP Bidang Kebijakan dalam laporannya menyampaikan yang telah dicapai sampai dengan tahun 2011, antara lain :  

Pertama penyiapan regulasi industri pertahanan, meliputi : RUU Iindustri Pertahanan dan Regulasi/Kebijakan Fiscal. 

Kedua, penetapan kebijakan nasional dalam rangka stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan meliputi kriteria industri pertahanan, kebijakan dasar pengadaan  Alutsista TNI dan Almatsus Polri untuk pemberdayaan industri pertahanan dan verifikasi kemampuan industri pertahanan dan revitalisasi manajemen BUMNIP.

Ketiga,  penetapan program, meliputi : melaksanakan pemantauan & evaluasi kemampuan dan manajemen BUMNIP dalam rangka pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri, penyehatan Neraca Keuangan BUMNIP,  dan mengkoordinasikan kerjasama luar negeri dalam rangka program ToT & Joint Production industri pertahanan.

Keempat, penyiapan produk / industri pertahanan masa depan (new future products / defence industry) yang  meliputi : industri kendaraan tempur, industri kendaraan taktis, industri kapal perang atas air dan bawah air, industri kapal-kapal pendukung, industri pesawat militer angkut ringan dan sedang serta pesawat tempur, industri senjata ringan untuk perorangan dan  kelompok/satuan, industri senjata berat, industri roket/mlrs dan torpedo serta peluru kendali, industri peralatan Network Centric Operation System, alat komunikasi radio, sistem kendali/kontrol, komputasi dan komando untuk penembakan senjata, radar untuk pencari/deteksi dan penjejak/ikuti sasaran serta thermal optic.

Demikian Siaran Press Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan.

Sumber : DMC

Dengan Dukungan Penuh China Indonesia Bangun Pabrik Rudal

%3Cdiv+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22+trbidi%3D%22on%22%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22font-family%3@+Arial%2CHelvetica%2Csans-serif%3B+text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%3Cb%3E%22Rudal+akan+dipasang+di+daerah+perbatasan+untuk+pengamanan+kedaulatan+NKRI.%22%3C%2Fb%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22font-family%3A+Arial%2CHelvetica%2Csans-serif%3B+text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Ft2.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcTKU-Bs5I84frhumECqNtLB7up2FJnn-GZQeOcmMpH8FZB8ZPmN%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22clear%3A+left%3B+float%3A+left%3B+margin-bottom%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22210%22+src%3D%22http%3A%2F%2Ft2.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcTKU-Bs5I84frhumECqNtLB7up2FJnn-GZQeOcmMpH8FZB8ZPmN%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22font-family%3A+Arial%2CHelvetica%2Csans-serif%3B+text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+small%3B%22%3E%3Cb%3EJAKARTA-%28IDB%29+%3A+%3C%2Fb%3EMenteri+Pertahanan%2C+Purnomo+Yusgiantoro+menegaskan%2C+Indonesia++menganut+prinsip+kebijakan+yang+sifatnya+bebas+dan+aktif.+Termasuk++bidang+kemiliteran%2C+kita+tak+tergantung+pada+salah+satu+negara+atau++kepentingan.+%0D%0A%0D%0AAlat+utama+sistem+senjata+%28alutsista%29+TNI+berasal++dari+berbagai+negara%2C+misalnya%2C+F-16+dan+helikopter+Apache+dari+Amerika++Serikat%2C+dan+pesawat+Sukhoi+dari+Rusia.+Pemerintah+juga+menggandeng++China+untuk+bekerja+sama+mempersenjatai+militer+Indonesia+dengan+peluru++kendali.+%0D%0A%0D%0A%22Sekarang+sedang+dibicarakan+untuk+membangun+pabrik++peluru+kendali+di+Indonesia+yaitu+C-705%2C%22+kata+Purnomo+di+Kementerian++Pertahanan%2C+Selasa+6+Maret+2012.+%0D%0A%0D%0APurnomo+menjelaskan%2C+pihaknya+juga+akan+menggenjot+produksi+alutsista+dalam+negeri.+%22Kalau+tidak+bisa%2C+kita+akan+lakukan+%3Ci%3Ejoint+production%3C%2Fi%3E%2C+atau+transfer+teknologi%2C%22+kata+dia.+Kerjasama+soal+itulah+yang+sedang+dibicarakan+dengan+China.+%0D%0A%0D%0APeluru++kendali+jenis+C-705+memiliki+jarak+tembak+sampai+140+kilometer.+%22Peluru++kendali+ini+kalau+kita+bisa+produksi+dalam+negeri%2C+kita+akan+pasang+di++daerah+perbatasan+untuk+pengamanan%2C%22+kata+dia.+%0D%0A%0D%0ARudal+C-705+akan++melengkapi+armada+Kapal+Cepat+Rudal+%28KCR%29+milik+TNI+Angkatan+Laut.Proses++kerjasama+produksi+rudal+ini+dilakukan+Kementrian+Pertahanan+RI+dan++Precision+Machinery+Import-Export+Corporation+%28CPMEIC%29+yang+menjadi++pemegang+proyek+pengerjaan+rudal+C-705.%3C%2Fspan%3E+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22font-family%3A+Arial%2CHelvetica%2Csans-serif%3B+text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+small%3B%22%3E%3Cb%3EMampu+hancurkan+kapal%3C%2Fb%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22font-family%3A+Arial%2CHelvetica%2Csans-serif%3B+text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+small%3B%22%3ERudal+C-705+kali+pertama+diperkenalkan+ke+publik+pada+ajang+Zhuhai+Airshow+ke-7+tahun+2008.+%0D%0A%0D%0ASeperti+dimuat%3Ci%3E+Wikipedia%3C%2Fi%3E%2C++misil+ini+adalah+pengembangan+dari+C%2C704%2C+dan+bentuknya+lebih++menyerupai+miniatur+C-602.+Pengembangan+rudal+baru+ini+fokus+ke+tiga++hal%3A+elemen+mesin%2C+hulu+ledak%2C+dan+sistem+pemandu.+%0D%0A%0D%0APengembangnya++mengklaim%2C+desain+modular+dari+mesin+baru+meningkatkan+jangkauan+rudal++yang+sebelumnya+75-80+km%2C+menjadi+sampai+170+kilometer.%0D%0A%0D%0AC-705++dipersiapkan+untuk+mengkandaskan+kapal+perang+lawan+yang+berbobot+hingga++1.500+ton.+Daya+hancur+yang+dihasilkannya+bisa+mencapai+95%2C7%25%2C+ideal++untuk+menenggelamkan+kapal.%0D%0A%0D%0ABobot+hulu+ledak%3A+110+kilogram%0D%0A%0D%0ADaya+jangkau%3A+75+km%2C%26nbsp%3B+170+km+dengan+tambahan+roket+pendorong%0D%0A%0D%0AMesin%3A+roket+padat%0D%0A%0D%0ASistem+pemandu%3A+radar%2C+TV%2C+atau+IR%0D%0A%0D%0ATarget%3A+kapal+dengan+bobot+samlat+1%2C500+ton%0D%0A%0D%0APlatform+peluncuran%3A+pesawat%2C+permukaan+kapal%2C+kendaraan+darat%0D%0A%0D%0ADaya+hancur%3A+95%2C7+persen%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22font-family%3A+Arial%2CHelvetica%2Csans-serif%3B+text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Arial%2CHelvetica%2Csans-serif%3B+font-size%3A+small%3B%22%3ESumber+%3A+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnasional.vivanews.com%2Fnews%2Fread%2F293860-24-pesawat-f16-dari-as-tiba-di-ri-mulai-2014%22%3EVivanews%3C%2Fa%3E+%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A

26 Perusahaan Internasional Ikuti Pameran Industri Pertahanan

JAKARTA-(IDB) : Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) 2012 direncanakan akan menghadirkan juga Asia Pasific Security and Defense Expo (APSDEX) 2012. APSDEX ini akan diikuti oleh berbagai perusahaan, industri pertahanan dalam negeri, asosiasi dan industri internasional terkemuka.

“Ajang ini dimaksudkan agar dapat menampilkan hasil-hasil inovasi terbaru kepada stakeholder pertahanan dan akademisi yang menghadiri JIDD,”kata Ketua Panitia JIDD yang juga Rektor Universitas Pertahanan Syarifudin Tippe di Jakarta, Senin (5/3).

Industri pertahanan dalam negeri, kata dia, dapat memperoleh lebih banyak dukungan dan menarik perusahaan lain untuk memfasilitasi alih teknologi, imbal dagang, offset dan pemanfaatan sumber daya dengan industri pertahanan negara lain.

“26 perusahaan akan mengikuti expo ini, dan tidak hanya perusahaan dalam negeri, tapi juga luar negeri,”ujar Syarifuddin.

Dia merinci, terdapat 6 perusahaan asing yang turut dalam acara ini. Sisanya, yaitu 20 perusahaan berasal dari dalam negeri. Perusahaan-perusahaan asing yang mengikuti event ini diantaranya berasal dari Australia, Denmark, dan Singapura. Sedangkan dari dalam negeri diikuti oleh semua BUMN Industri Pertahanan dan swasta.

Sumber : Jurnas

Indonesia Tuan Rumah Dialog Pertahanan Negara Asia Pasifik

JIDD tahun lalu

JAKARTA-(IDB) : Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam acara Jakarta International Defense Dialogue (JIDD 2012) yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center Balai Sidang Senayan, Jakarta, pada 21-23 Maret mendatang. Negara-negara di kawasan Asia-Pasifik akan turut serta dalam acara yang mengambil tema "Strengthening Security and Stability" ini.

“45 negara akan ikut berdialog dalam pertemuan ini,”kata Ketua Panitia sekaligus Rektor Universitas Pertahanan, Syarifudin Tippe di Jakarta, Senin (5/3).

Dia menuturkan, dalam acara JIDD 2012 ini strategi global, regional dan nasional akan dibicarakan dalam kaitannnya memberantas kekerasan berdalih kepercayaan dan pergolakan di kalangan masyarakat, terorisme serta penyebaran senjata.

Negara-negara di Asia Pasifik memiliki karakter yang berbeda-beda saat ini, kata Tippe, menghadapai tantangan yang hampir sama seperti ancaman terorisme dan tahapan pergolakan ideologi di masyarakat yang menjurus kepada ancaman keamanan. “Fakta tersebut mengharuskan negara-negara ini untuk bersama-sama menemukan solusi terbaik dengan mengharmonisasikan interaksi antara institusi intelijen, militer, dan kepolisian masing-masing negara,”sambungnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan memberi sambutan, yang akan diawali dengan sambutan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Dialog ini juga akan dihadiri Sekjen PBB Ban Ki-Moon yang juga akan menjadi pembicara kunci JIDD 2012 yang mengambil tema “Operasi Militer Selain Perang: Kolaborasi dan Integrasi untuk Memperkuat Keamanan dan Stabilitas Global”.

Sumber : Jurnas

BUMN Industri Pertahanan Diharapkan Tingkatkan Kapasitas Produksi

BANDUNG-(IDB) : Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertahanan diminta meningkatkan kapasitas produksinya demi membidik pasar domestik dan ekspor yang terbuka lebar.

Mereka perlu berpikir layaknya perusahaan swasta dengan orientasi profit. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, ada banyak kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI misalnya helikopter dan kapal cepat rudal. Di pasar ekspor alutsista banyak dibutuhkan. Karena itu, dia mengajak kepada BUMN industri pertahanan agar berupaya semaksimal mungkin mendapatkan peluang pasar tersebut.

“Itu harus dilakukan secara profesional,” katanya di Bandung, Jumat (2/3). Dia menerangkan, dari hasil rekaman statistik yang dibuat Kementerian Pertahanan, kondisi industri dalam negeri, terutama BUMN, sudah pada posisi kapasitas maksimum. Hal ini membuat jumlah order pada 2012 menurun dibandingkan saat kondisi tertinggi pada 2010-2011. Mantan menteri ESDM ini mengatakan, untuk mengatasi itu, industri harus meningkatkan kapasitasnya.

“Untuk itu, saya ingin dorong agar industri dalam negeri betul-betul memahami kemampuannya, kapasitasnya, dan seberapa besar kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga mereka bisa meningkatkan kapasitasnya,” ungkap dia. Lebih lanjut Purnomo menekankan agar industri dalam negeri terutama BUMN lebih aktif memasarkan produknya.

“Saya sudah hampir 15 tahun berkecimpung di BUMN besar, selama itu saya lihat BUMN di satu sisi bertindak sebagai pemerintah, tapi dalam banyak hal ingin menjadi seperti swasta. Saudara-Saudara dituntut untuk profit orientedwalaupun saya tahu ada CSR yang harus dilakukan. Jangan bertindak sebagai pemerintah, tapi swasta,” ucapnya.

Pemerintah, lanjut dia, siap mendukung pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri. RUU yang sementara ini dinamai RUU Industri Pertahanan dan Keamanan akan diselesaikan bersama DPR. UU ini akan menjadi kebijakan kokoh dalam melanjutkan kebijakan pembangunan industri pertahanan ke depan. “Saya berharap UU ini tidak hanya milik pemerintah dan DPR, tapi juga milik industri pertahanan maupun end user,”sebutnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyebut, untuk mendukung pembangunan pertahanan dan industri pertahanan, pihaknya mendukung pembahasan RUU tersebut.“ Pada Juli nanti mudahmudahan sudah selesai,” paparnya. UU ini berdampak positif bagi industri pertahanan dan industri strategis sehingga cita-cita mencapai kemandirian alutsista bisa terwujud. 

Sumber : Sindo

Menanti Kapal Induk Soekarno

JAKARTA-(IDB) : Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Safan Badri mengusulkan pada Panglima TNI, agar dalam pemberian nama kapal perang TNI AL dari produksi dalam negeri ke depannya dapat menggunakan nama mantan Presiden RI HM Soeharto dan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur).

"Saya hanya sekadar menyampaikan aspirasi dari beberapa kelompok masyarakat, yang terinspirasi  atas peresmian Kapal Selam di Surabaya dan dua  Kapal Cepat Rudal (KCR) Clurit dan KRI Kujang 642 buatan dalam negeri, di Batam, masyarakat menanyakan apakah mungkin dalam KRI berikutnya,dapat diberi nama KRI HM Soeharto dan KRI  Gus Dur," ujar Safan Badri dalam raker dengan Panglima TNI di Komisi I, Rabu (29/2).

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq juga mengusulkan nama KH Agus Salim pada KRI berikutnya.

Merespon atas dua usulan tersebut, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, penggunaan nama HM Soeharto dan Gus Dur, TNI AL selalu melihat kebesaran nama dengan kondisi Kapal yang di beri nama.

"Artinya, kebesaran Gus Dur dan kebesaran Pak Harto harus sesuai dengan nama kapal yang diberi nama tersebut. Oleh karena itu, kami masih menunggu kapal yang sesui untuk diberi nama Gus Dur maupun Pak Harto," ujar Panglima TNI.

Bahkan, kata Panglima TNI, pihaknya masih menyimpan satu nama, yaitu KRI Sudirman. "Kami masih menunggu akan kehadiran KRI yang besar untuk diberi nama itu, agar kebesaran kapal itu sesuai dengan kebesaran nama Panglima Jendral Sudirman," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR lainnya dari PDI-P Sudarto Danu Subroto kembali interupsi pada pimpinan rapat, untuk menayakan kapan pemberian KRI dengan menggunakan nama Soekarno. "Sudah ada bayangan, kapan ada KRI dengan Nama Soekarno?" ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menimpali, nama KRI Soekarno akan diberikan setelah TNI AL punya kapal Induk. " Ya nanti, kita tunggu sampai kita punya kapal Induk sendiri," tegasnya

Sumber : google.com

Spanyol Berharap Peningkatan Kerjasama Industri Pertahanan Dengan Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Eris Herryanto, Rabu (29/2), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia HE Rafael Conde, di Kantor Kemhan, Jakarta. Kunjungan Dubes Spanyol untuk Indonesia kali ini adalah untuk meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara.

 

Dijelaskan oleh Dubes Spanyol bahwa Indonesia dan Spanyol sebenarnya sudah menandatangani MoU mengenai kerjasama pertahanan.  Spanyol dan Indonesia  sudah bekerjasama di bidang industri penerbangaan yaitu pembangunan pesawat-pesawat Cassa di PT DI karena itu Dubes Spanyol menawarkan peningkatan kerjasama dalam bidang industri pertahanan.

Sekjen Kemhan menjelaskan bahwa sejak enam tahun yang lalu kerjasama pertahanan Indonesia dan Spanyol telah dikukuhkan dengan ditandatanganinya MoU dan akhir tahun 2011 lalu Kementerian Pertahanan telah mengirimkan draft kerjasama pertahanan terbaru kepada pemerintah Spanyol.

Sumber : DMC

IPSC Dibangun Untuk Meningkatkan Prestasi Indonesia Dalam Menjaga Perdamaian Dunia

JAKARTA-(IDB) : Indonesia memiliki prestasi yang membanggakan dalam mengemban misi menjaga perdamaian dunia. Prestasi yang baik ini merupakan salah satu alasan mengapa kawasan dan fasilitas Indonesia Peace and Security Centre (IPSC) atau Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia dibangun.

 

Pembangunan fasilitas IPSC ini juga menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya TNI Eris Herryanto, S.IP, M.A., saat membuka Workshop Pembangunan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia, Selasa (28/2) di kantor Kemhan, Jakarta.

Sekjen Kemhan mengatakan,  sejarah telah mencatat bahwa Indonesia telah berkontribusi pada penugasan di Mesir dan kemudian di Kongo pada tahun 1960, itu adalah awal keterlibatan Indoensia dalam misi perdamaian dunia. Indonesia adalah negara yang sangat aktif dalam berkontribusi pada misi perdamaian dunia. Dunia juga menilai bahwa Kontingen  Indonesia dimanapun mereka mengemban tugas memiliki prestasi yang cukup baik. Tentu saja penilaian ini wajib dipertahankan dan kalau mungkin ditingkatkan di masa - masa mendatang.

Lebih lanjut Sekjen menjelaskan,  sebagaimana diketahui bersama bahwa telah diresmikan oleh Bapak Presiden RI Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian di Bukit Merah Putih, Desa Suka Hati, Kecamatan Citeureup, Kawasan Sentul, Bogor. Kawasan tersebut telah dideklarasikan Bapak Presiden RI sebagai kawasan Canti Dharma. Disana akan dibangun Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia yang bertaraf internasional yang dinamai IPSC.

Sekjen mengatakan,  proyek pembangunan IPSC ini diharapkan dapat selesai sebelum masa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Kedua  berakhir pada tahun 2014, sehingga perlu adanya usaha dan kerja keras dari masing  - masing instansi terkait.

Proyek pembangunan fasilitas IPSC melibatkan berbagai instansi  dan lembaga terkait yang akan meliputi tujuh proyek antara lain, Peace Keeping Centre yang dikerjakan oleh Kemhan dan TNI, Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme yang akan ditangani oleh BNPT, Pusat Pelatihan Penanggulangan Bencana oleh BNPB, Stanby Force Base Mabes TNI, Language Centre oleh Kemendikbud, UNHAN oleh Kemendikbud, dan Olah Raga Militer oleh Kemhan.

Sekjen Kemhan mengungkapkan,  dalam mewujudkan keinginan pembangunan kawasan IPSC yang merupakan proyek nasional ini, saat ini masih dihadapkan pada beberapa kendala baik bersifat teknis maupun yang bersifat kebijakan. Kendala tersebut disebabkan karena satuan yang terlibat didalamnya adalah lintas kementerian dan lembaga.

Oleh karena itu, Sekjen Kemhan berharap melalui kesempatan pelaksanaan workshop ini diharapkan dapat mengungkap semua permasalahan yang ada kemudian dicarikan solusinya. Semua pihak diharapkan berpartisipasi untuk dapat berperan dan memberikan kontribusi atau masukan guna suksesnya pembangunan IPSC.

Workshop Pembangunan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia ini diselenggarakan oleh Kemhan dengan maksud untuk mengantisipasi permasalahan dan sekaligus mencarikan solusi demi kelancaran Pembangunan IPSC.  Sedangkan tujuannya adalah untuk menyamakan pola tindak dari setiap stake holder yang terlibat agar seluruh kegiatan pembangunan dilakukan tidak menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku.

Workshop berlangsung selama satu hari dan diikuti beberapa pejabat dari instansi terkait antara lain Kemhan, Mabes TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Universitas Pertahanan Indonesia, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemendikbud, Kementerian PU dan instansi terkait lainnya. 

Sumber : DMC

Presiden: Indonesia Harus Punya Industri Baja Internasional

CILEGON-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT Krakatau Posco di Cilegon, Banten, Selasa.

Biro Pers Media dan Informasi Rumah Tangga Kepresidenan, Selasa, menyampaikan pertemuan itu diawali dengan santap siang bersama pada pukul 13.00 WIB di Ruang Krakatau, Permata Krakatau Hotel.

Kemudian, pada pukul 14.00 WIB, Yudhoyono akan mendengarkan paparan dari direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

PT Krakatau Steel (KS) dan Pohang Steel and Iron Coorporation (Posco) dari Korea Selatan resmi mendirikan perusahaan patungan pabrik baja terpadu di Indonesia, dengan investasi sekitar enam miliar dolar AS atau sekitar Rp54 triliun.

Pada komposisi awal, Posco memiliki perusahaan patungan itu sebesar 70 persen dan KS sebesar 30 persen. Selanjutnya, setelah satu tahun pembentukan perusahaan patungan, porsi saham KS akan bertambah menjadi 45 persen, sedangkan Posco menguasai 55 persen.

Nilai investasi proyek tersebut sebesar Rp38 triliun pada masa konstruksi dan Rp31 triliun pada tahap produksi.

Krakatau Steel Harus Berstandar Internasional

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin Indonesia memiliki industri baja berstandar internasional dan mampu memenuhi kebutuhan baja yang terus meningkat.

"Kita harus bisa membangun industri baja kelas dunia," kata Yudhoyono saat bertemu Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT Krakatau Posco di Cilegon, Banten, Selasa.

Presiden yang didampingi sejumlah menteri meminta industri baja nasional, terutama PT Krakatau Steel, bisa meningkatkan jumlah produksi dan memperbaiki kualitas produk.

Selain itu, iklim kerja perusahaan harus dibuat kondusif. Perusahaan harus mampu menjaga hubungan baik dengan karyawan dan masyarakat setempat.

Industri baja sangat penting karena bisa masuk ke berbagai sektor. Industri tersebut sangat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur, properti, pertahanan, dan sebagainya.

Oleh karena itu, Yudhoyono optimistis perkembangan industri baja akan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala negara menyambut baik kerja sama PT Krakatau Steel dengan perusahaan Korea Selatan, sehingga menghasilkan sebuah perusahaan patungan bernama PT Krakatau Posco.

Dia berharap Indonesia bisa mencontoh keberhasilan Korea Selatan yang bisa menjadi negara maju dalam kurun waktu sekitar tiga dasawarsa.

Meski demikian, Yudhoyono tetap berharap semua industri baja di Indonesia tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.

Sementara itu, Dirut PT Krakatau Steel, Fazwar Bujang optimistis perusahaan milik negara itu akan terus berkembang.

Menurut dia, kapasitas produksi Krakatau Steel saat ini mencapai 3,15 juta ton per tahun. Dia memperkirakan, kapasitas produksi itu bisa ditingkatkan menjadi 4,52 juta ton per tahun.

Sedangkan perusahaan patungan Krakatau Posco bisa menghasilkan produk baja sebanyak 3 juta ton per tahun. Pada tahap investasi berikutnya, kapasitas itu diperkirakan meningkat hingga 6 juta ton per tahun.

PT Krakatau Steel (KS) dan Pohang Steel and Iron Coorporation (Posco) dari Korea Selatan resmi mendirikan perusahaan patungan pabrik baja terpadu di Indonesia, dengan investasi sekitar enam miliar dolar AS atau sekitar Rp54 triliun.

Pada komposisi awal, Posco memiliki perusahaan patungan itu sebesar 70 persen dan KS sebesar 30 persen. Selanjutnya, setelah satu tahun pembentukan perusahaan patungan, porsi saham KS akan bertambah menjadi 45 persen, sedangkan Posco menguasai 55 persen.

Nilai investasi proyek tersebut sebesar Rp38 triliun pada masa konstruksi dan Rp31 triliun pada tahap produksi.

Sumber : Antara  

Ada Kemungkinan Leopard 2A7 Dan Kapal Selam U-214 Masuk Dalam MoU Indonesia Jerman

BERLIN-(IDB) : Indonesia dan Jerman tandatangani Memory of Understanding (MoU) di bidang pertahanan, Senin (27/2) kemarin. Hal ini menimbulkan spekulasi apakah dengan ditandatanganinya MoU tersebut, berarti TNI mengalihkan rencana pembelian tank Leopard ke Jerman, setelah parlemen Belanda tidak mengizinkan pemerintahnya menjual Leopard 2A6 miliknya.

Menanggapi isu tersebut, kepada itoday ketika dihubungi via telepon, Selasa (28/2), pengamat pertahanan Mufti Makarim mengatakan, Informasi yang selama ini beredar sudah jelas, Jika Belanda tidak mau menjual leopardnya, maka Indonesia akan membeli dari Jerman.

Namun Mufti tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa dengan ditandatanganinya MoU kerjasama pertahanan tersebut, membuat pembelian Leopard sebagai bagian dari kerjasama tersebut, sebab belum ada informasi mengenai substansi MoU itu.

 

Leopard 2 A7+

U-214 Submarine Class

“Biasanya ada tiga aspek di setiap kerjasama pertahanan, pertama, terkait strategi pertahanan bersama, kedua, bicara mengenai Alutsista dan ketiga, berkaitan dengan latihan bersama,” tutur Direktur Eksekutif Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) ini.

Ketiga elemen tersebut memang sudah biasa dibicarakan dalam konteks kerjasama pertahanan yang lebih besar. Hal ini cocok dengan kabar bahwa sebenarnya Indonesia sudah menandatangani kerjasama sama pertahanan sejak 2009 lalu, dimana kerjasama itu akan dievaluasi kembali di 2012.
Indonesia sendiri sebenarnya termasuk sudah berpengalaman dalam hubungan kerjasama pertahanan dengan Jerman. Setidaknya dua periode kekuasaan berbeda di masa lalu sudah merintisnya. Pertama di masa Orde Lama, ketika Indonesia banyak mengimpor Alutsista dari Blok Timur, dimana salah satunya Jerman Timur. Kedua, di masa Orde Baru khususnya di era 90-an, dimana Indonesia membeli kapal perang eks Jerman Timur pasca unifikasi Jerman.

Melihat sejarah hubungan Indonesia-Jerman, bukan tidak mungkin salah satu klausul MoU pertahanan yang ditandatangi Indonesia-Jerman mencakup pembelian Leopard 2A7 baru buatan Jerman, bukan Leopard 2A6 bekas milik Belanda.

Atau bahkan di dalam MoU tersebut, ada rencana akuisisi kapal selam kelas U214, sebab Indonesia adalah pengguna kapal selam Jerman U209. Dan Senior Vice President HDW,Clements Steinkamps produsen kapal selam Jerman pernah menyampaikan, Jerman berharap Indonesia akan membeli setidaknya dua kapal selam U214, setelah menyatakan membeli kapal selam Chang Bo Go dari Korea Selatan yang merupakan lisensi U209-1200 buatan HDW 2010 lalu.

Wajar saja jika Steinkamps berharap seperti itu, sebab Indonesia memang sedang getol-getolnya membangun pertahanannya, salah satunya dengan menambah jumlah kapal selamnya.

Sumber : Itoday

Menhan Serahkan RUU Perjanjian Kerjasama Pertahanan Indonesia Ceko Ke DPR

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan menyampaikan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan kepada Komisi I DPR RI. RUU tersebut diserahkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (27/2) di DPR RI, Jakata.

 

Selain menyerahkan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan, Menhan juga menyerahkan RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerjasama Dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan.

Menhan mewakili Pemerintah menyerahkan kedua RUU tersebut guna mendapatkan persetujuan bersama dan Undang Undang tersebut akan dijadikan dasar hukum dalam setiap pelaksanaan kerjasama di bidang pertahanan antara kedua negara dimaksud.

Menhan dalam sambutannya mengatakan,  kerjasama pertahanan dengan Ceko memiliki arti strategis untuk menciptakan perimbangan teknologi militer dan menghindari ketergantungan teknologi pada suatu negara tertentu, sehingga sistem pertahanan Republik Indonesia tidak rentan terhadap embargo dari suatu negara tertentu.

Dengan mengacu pada keinginan untuk meningkatkan kerjasama dalam kegiatan pertahanan negara antara kedua negara berdasarkan prinsip – prinsip persamaan, saling menguntungkan  dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan, maka di Jakarta pada tanggal 21 November 2006 telah ditandatangani Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan.

Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menetapkan suatu kerangka kerja guna meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Ceko berdasarkan rasa saling percaya dan untuk tujuan damai.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan,  ruang lingkup kerjasama  meliputi pertukaran informasi dalam pengembangan urusan pertahanan, pertukaran para perwira untuk pendidikan di sekolah-sekolah staf dan pelatihan professional, pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga ahli, pelatih dan bentuk – bentuk kerjasama teknis lainnya sesuai dengan kepentingan pertahanan, kerjasama antara institusi pertahanan meliputi teknologi dan industri pertahanan untuk keuntungan dan kepentingan bersama, termasuk pertukaran teknologi, bantuan teknis, pelatihan dan produksi bersama, dan pertukaran informasi intelijen antara institusi – institusi dan badan – badan terkait.

Secara umum pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan akan semakin mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.

Menurut Menhan,  industri militer Ceko mewarisi keandalan teknologi blok timur yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri pertahanan dalam negeri.  Kerjasama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko sejalan dengan Program Reviltalisasi Industri Pertahanan yang mengedepankan penguasaan teknologi militer dan pemberdayaan industri pertahanan.

Hadir mendampingi Menhan dalam kesempatan tersebut antara lain Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto S.IP, M.A.,  Dirjen Pothan Kemhan Dr. Ir. Pos M. Hutabarat dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan.  Hadir pula pejabat perwakilan dari Kementerian Luar Negeri.

Sumber : DMC

Pemerintah Dan DPR Siap Bahas RUU Industri Pertahanan Dan Keamanan

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Senin (27/2)  menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI dengan Agenda Pembahasan Awal tentang Rancangan Undang Undang (RUU) Industri Pertahanan dan Keamanan di DPR RI, Jakarta. Dalam pembahasan awal tersebut, disimpulkan bahwa Pemerintah dan Komisi I DPR RI siap untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan.

 

Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq.  Hadir mendampingi Menhan antara lain Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto S.IP, M.A.,  Dirjen Pothan Kemhan Dr. Ir. Pos M. Hutabarat dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan.  Hadir pula pejabat perwakilan dari instansi terkait antara lain  dari Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Hukum dan HAM.

Rapat pembahasan awal ini berlangsung singkat yang meliputi penyampaian penjelasan DPR tentang RUU Industri Pertahanan dam Keamanan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin dan tanggapan Pemerintah terhadap RUU Industri Pertahanan dan Keamanan serta penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan Menhan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI saat menyampaikan penjelasan DPR tentang RUU Industri Pertahanan dan Keamanan mengatakan, dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan Alutsista Pertahanan dan Keamanan, diperlukan kemampuan industri pertahanan dan keamanan dalam negeri dengan pemilikan teknologi canggih dan teknologi tepat guna serta penguasaan Sumber Daya Manusia.

Kemandirian Industri Pertahanan dan Keamanan dalam negeri memerlukan tekad dan keterpaduan upaya dari semua pihak, serta didukung oleh kebijakan Pemerintah dalam pemberdayaan segenap potensi sumber daya nasional, termasuk perangkat regulasi.

Menurut Wakil Komisi I DPR RI,  membangun kemandirian ini memerlukan sinergitas dan integritas segenap pemangku kepentingan (stake holders) Industri Pertahanan dan Keamanan dalam negeri, yakni Pengguna, Industri Pertahanan dan Keamanan dalam negeri sendiri serta Pemerintah. Untuk ini, memerlukan suatu penataan dan pengaturan yang dapat menjembatani keserasian dalam memprioritaskan kepentingan pertahanan dengan kepentingan nasional lainnya.

“Dengan menggunakan perangkat pengaturan yang tegas dan jelas, serta wujud pembangunan sistem industri yang sistematis dan terorganisir maka dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemberdayaan segenap kemampuan industri nasional dalam mendukung pemenuhan kebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan”, tambahnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi I DPR RI menjelaskan,  berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010-2014, Komisi I DPR RI telah menyusun RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan.

Proses RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan serta Naskah Akademisnya, Komisi I DPR RI dengan didampingi  oleh Tim Asistensi Deputi Perundang-Undangan Sekjen DPR RI yang terdiri dari  unsur Peneliti, Tenaga Ahli Komisi I DPR RI, Perancang Undang – Undang dan jajaran struktural telah melakukan beberapa tahapan dan kegiatan terkait penemuan dan penyusunan substansi melalui diskusi – diskusi yang dilakukan secara komprehensif.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI menjelaskan,  RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan mengatur tentang substansi yang merupakan dari Undang – Undang ini, yakni:  

Pertama RUU ini disusun dalam rangka mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan dan Keamanan Nasional. Upaya untuk mewujudkan kemandirian tersebut, yang terpenting adalah dilakukan melalui pengaturan tentang pemberian proteksi dan insentif kepada industri strategis, khususnya yang berhubungan langsung dengan penyediaan Alat Peralatan Hankam.

Kedua,  sumber pembiayaan untuk mengembangkan Industri Hankam ditetapkan dengan skema pendanaan jangka panjang (multi years). Hal ini penting, mengingat pengadaan Alat Hankam secara umum sering melewati satu tahun mata anggaran. Melalui pendanaan jangka panjang ini diupayakan kesinambungan pembiayaan dalam pengadaan Alutsista lebih terjamin.

Ketiga, Peran penting dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam memberikan arah kebijakan yang memperkuat pengembangan Industri Pertahanan dan Keamanan dalam negeri. 

Keempat, kewajiban bagi Pengguna, khususnya TNI-Polri dan instansi pemerintah lain  dalam menggunakan produk – produk industri Hankam dalam negeri menjadi modal dasar dalam mewujudkan cita – cita kemandirian.

Kelima,  peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia, khususnya kemampuan di bidang penelitian, pengembangan dan perekayasaan dalam rangka penguasaan teknologi, khususnya teknologi di bidang pertahanan.

Sementera itu, Menhan menyampaikan, bahwa Pemerintah memahami dan sependapat bahwa pembentukan RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan dimaksudkan unuk menjadi landasan hukum yang komprehensif  dalam mewujudkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan secara mandiri yang didukung oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Oleh karena itu,  pemerintah berpandangan dan menyarankan dalam pembahasan nanti kiranya dapat memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang  - undangan yang berlaku.

Lebih lanjut Menhan mengatakan,  setelah mempelajari Naskah Akademis dan RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan, pada prinsipnya usulan pengaturan yang diajukan oleh DPR RI dalam RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan telah mengatur secara komprehensif, serta sejalan dengan upaya terwujudnya ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan secara mandiri yang didukung oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

“Terkait dengan materi – materi yang diatur dalam Rancangan Undang  - Undang tentang Industri Pertahanan dan Keamanan ini, pada prinsipnya Pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR”, tambah Menhan.

Sumber : DMC